Beli Rumah DP Rp 0 Banyak Syaratnya

oleh

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta meluncurkan buku saku mengenai program rumah DP Rp 0 milik Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.

Di dalamnya dijelaskan soal latar belakang, landasan hukum serta peruntukan rumah DP Rp 0.

Tahapan pelaksanaan program DP Rp 0 yang mengatur persyaratan warga yang boleh memiliki rumah DP Rp 0 juga diinformasikan secara jelas di buku ini. Setidaknya ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi.

Skema penyelenggaraan rumah DP Rp 0, simulasi kredit kepemilikan, hingga bagaimana menetapkan harga jualnya pun dipaparkan dalam buku saku ini.

Berikut penjelasan lengkap soal syarat dan aturan main buat warga Jakarta yang mau beli.

Di buku saku dijelaskan rumah tersebut diperuntukkan warga yang berpenghasilan Rp 4-7 juta.

Yang jadi landasan hukumnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2015. Di dalam aturan ini disebut tertulis batas gaji pokok MBR bagi pengaju KPR FLPP untuk rumah tapak adalah sebesar Rp 4 juta, sedangkan untuk rumah susun sebesar Rp 7 juta. Nilai tersebut berlaku sama secara nasional.

Hal yang serupa juga ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269 PMK.010/2015 yang turut menjadi landasan hukum program rumah DP Rp 0.

“Batas harga hunian vertikal bebas PPN 10% sebesar Rp 250 juta. Batasan penghasilan wajib pajak yang berhak mendapat fasilitas tersebut, yakni sebesar Rp 7 juta,” begitu isi aturan tersebut, Selasa (10/4/2018).

Dalam buku saku ini juga diikutsertakan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam pasal 1 Ayat 24 disinggung soal warga yang bisa memiliki rumah DP Rp 0.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyadari masih ada warga yang keberatan dengan syarat harus berpenghasilan Rp 4-7 juta.

Menurut dia untuk warga yang memang penghasilannya tidak memenuhi syarat itu lebih cocok tinggal di rusunawa alias rumah susun sederhana sewa.

“Kalau mereka di bawah itu, program yang lebih cocok adalah rusunawa,” kata Sandi.

Sandi pun punya hitung-hitungan sendiri yang sudah disusun bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga akhirnya ditetapkan syarat berpenghasilan Rp 4-7 juta per bulan. Pasalnya, mereka harus membayar cicilan Rp 1,7-2,4 juta per bulan untuk rumah DP Rp 0.

Hitungannya, cicilan rumah DP Rp 0 ini untuk warga yang sudah berpasangan. Jika dua-duanya sudah bekerja maka ketika digabung gajinya bisa mencapai Rp 7 juta. “Kalau combine income-nya ada dua UMR bisa sampai Rp 7 juta,” tambahnya.

Aron

Sumber: detik                              .