Harga Pertamax hingga Pertalite Kini Diatur Pemerintah

oleh

Jakarta – Pemerintah sedang menyiapkan formula untuk menjamin kepastian masyarakat dalam mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM). Formula tersebut bakal diterbitkan lewat revisi peraturan presiden (Perpres) dan peraturan pemerintah (Permen).

Pemerintah sedang merevisi Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Aturan ini direvisi agar pasokan Premium tidak langka di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Kemudian pemerintah akan mengeluarkan Permen yang bakal memberikan mereka hak untuk ikut menentukan kenaikan harga BBM non Premium. Saat ini masih digodok apakah akan dibuat Permen baru atau merevisi yang sudah ada.

Hal tersebut diumumkan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Presiden Jokowi menginstruksikan agar kenaikan harga jenis BBM umum (JBU) yakni Pertalite, Pertamax, dan sejenisnya harus atas persetujuan pemerintah.

“Menyangkut bahan bakar JBU umum ya, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo dan lain-lainya, maka arahan bapak presiden, mengenai kenaikan harganya harus mempertimbangkan inflasi ke depannya,” katanya Arcandra.

Arcandra menambahkan, aturan ini hanya mengatur jenis BBM umum, tidak termasuk avtur dan BBM untuk industri. Berarti di luar itu, jika badan usaha ingin menaik harga BBM harus mendapat restu pemerintah.

“Untuk hari ini JBU, non avtur, non industri, harga harus disetujui oleh pemerintah. Itu saja dulu,” tambahnya.

Aron

Sumber: detik                              .