Program Rumah DP Rp 0 Masih Buram

oleh

Jakarta – Program penyediaan hunian rumah rakyat tanpa uang muka alias DP Rp 0 yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno masih belum jelas.

Ada banyak konsep atau rancangan yang masih belum jelas peruntukannya, padahal groundbreaking salah satu hunian dari program ini sudah terlaksana sejak medio Januari 2018 lalu.

Program yang telah digaungkan sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun lalu ini bahkan terus mengalami sejumlah perubahan. Sebut saja mulai dari bentuk rumah yang dibangun, syarat penghasilan masyarakat yang boleh membeli rumah, hingga soal anggaran yang disiapkan untuk menalangi uang muka yang tak dibayar di awal.

Target Pemprov DKI yang begitu tinggi untuk penyediaan rusunami pun terbentur dengan kuota FLPP dari alokasi DIPA FLPP 2018 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bilang, pihaknya akan meminta penambahan kuota untuk subsidi FLPP dari pemerintah pusat atau menyediakan sendiri subsidi bunga cicilan seperti FLPP dari Pemprov DKI.

“Jadi FLPP yang untuk DKI hanya 477 unit kalau tidak salah. Dan kita lagi minta penambahan buat skema FLPP. Nah niat kita adalah menyandingkan program pemerintah pusat dan pemrintah daerah. Seandainya sudah terpenuhi semua kuota untuk FLPP, kita harus punya sistem sendiri yang memilki karakteristik yang sama. Jadi kalau misalnya tidak lagi dimungkinkan menggunakan skema dari pemerintah pusat, berarti pemerintah daerah yang harus menyediakannya. As simple as that,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Sandi sendiri meyakinkan, bahwa program ini bakal sukses dan tak hanya jadi sekedar jargon kampanye semata.

“Kita tidak mau program ini (rumah DP Rp 0) hanya jargon, pemikiran yang wacana dan eksekusi tidak terfokus. Kita sudah mulai berjalan dan insya Allah dalam waktu dekat akan memiliki bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” katanya.

Aron

Sumber: detik                               .