Merasa Ditipu Atas Nama LRT, Bantaran Kalimalang Menuntut Keadilan

oleh

Selama 30 tahun, dari tahun 1993 warga kali Kampung Jatimulya, bantaran Kalimalang, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menolak eksekusi penggusuran lahan pengairan pada Jumat, 3 November 2017 lalu. Sekitar 1000 kepala keluarga mengeluhkan sikap PT. Adhi Karya yang mengklaim tanah seluas ± 12 hektar miliknya dinilai banyak kecurangan.

Jefri Rubi Tampubolon, Kuasa Hukum warga Kampung Jati, mengatakan kepada rekan-rekan media, bahwa PT. Adhi Karya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya, di sini dijelaskan, bahwa kami sudah mendapatkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Supaya kami diminta untuk melakukan pengosongan dan setelah itu kami melihat peraturan pemerintah tersebut.

 Sondi Irwanto Silalahi, Ketua Forum Kampung Jati Terbit mengatakan, kami mau menyampaikan sebagai warga negara sah Republik Indonesia, terdaftar di Kelurahan Jatimulya, kami mau mengatakan, bahwa terjadi pembohongan-pembohongan publik, masalah pertanahan dengan begitu pintarnya, dengan begitu bijaknya tanpa pertimbangan dan tanpa kajian, tapi dengan gagahnya mengatakan, bahwa lahan yang telah kita diami ± dari 30 tahun bukanlah milik kami, tetapi milik salah satu BUMN di Negara ini.

Kemudian dengan gagahnya BPN Kab. Bekasi mengatakan dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya, yang ditandatangani oleh Bapak Presiden RI saat itu H. Muhammad Suharto.

Padalah secara jelas di PP itu disebutkan, bahwa lahan yang dimaksudkan adalah bukan di desa ini tetapi di Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi bukan Desa Jatimulya.

Salah satu perwakilan warga bantaran Kalimalang membacakan Surat Kepada Presiden Dari Masyarakat Bantaran Kalimalang untuk menuntut keadilan, isi suratnya sebagai berikut:

“Bapak Presiden perlu kami beritahukan di sini, bahwa kami mendiami lahan tanah negara bebas sejak tahun 1987, tanah ini dulunya rawa dan tidak datar. Kami mendiami tanah ini dan mendirikan bangunan sejak tahun 1987 dan juga kami mulai menata lahan ini sehingga ada jalan, gang dan lain sebagainya.

Bapak Presiden yang kami hormati, pada tahun 2014 tiba-tiba muncul klaim dari PT. Adhi Karya yang menyatakan, bahwa lahan ini milik mereka dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1997 dan Berita Acara Surat Terima Investasi Kekayaan Milik Negara berupa tanah di Kota dan Kabupaten Bekasi antara Departemen Pekerjaan Umum dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dan semenjak itu, kami mendapatkan intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, yaitu perlakuan akan diusir atau digusur bila tidak menjual lahan tersebut dengan harga ± Rp. 300.000/meter.

Bapak Presiden kami diinformasikan, bahwa bulan Agustus tahun 2017 akan digusur bila tidak pindah dari lahan tersebut. Alasan dari PT. Adhi Karya, tanah tersebut akan digunakan pembangunan Depo Light Rail Transit (LRT).

Bapak Presiden, kami warga pada prinsipnya bersedia pindah dari lahan tersebut bila dari awal kami diajak sosialisasi dan juga kami diajak bicara, sampai saat ini yang ada adalah peringatan pertama, sampai ketiga, tentang pengosongan lahan yang kami diami, setelah kami melakukan pengecekan terhadap PP Nomor 3 Tahun 1997 tertanggal 21 Januari 1997 tentang penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham persero Tbk. PT. Adhi Karya (Persero), di situ dijelaskan yang dimaksud PP tersebut di Desa Setia Dharma bukan di Desa Jatimulya yang kami diami sejak tahun 1987.

Kami merasa dibohongi oleh PT. Adhi Karya, kami beritahu juga bahwa di tengah-tengah hamparan di diklaim oleh PT. Adhi Karya ada sekitar luas ± 7000 meter mempunyai sertifikat hak milik, PT. Adhi Karya melakukan gugatan hingga sampai tingkat MA, tetapi PT. Adhi karya dikalahkan oleh PP No. 3 Tahun 1997 itu bukan di lokasi Jatimulya  tetapi lokasi beradi di Desa Setia Dharma.

Bapak Presiden yang kami hormati, Pak Jokowi, yang menjadi alas kami adalah surat keterangan garap dari kepala desa tahun 1993 pada saat ini kami sudah melakukan peningkatan hak untuk menjadi hak milik pada tahun 3 Juli 2017, tetapi BPN Kab. Bekasi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah status Quo jadi tidak bisa statusnya diproses.

Bapak Presiden, kami sudah bertahan di sini dan ingin sekali memiliki lahan ini tetapi jika ada program pemerintah di sini, kami pada prinsipnya tidak akan menghalangi pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah di lokasi kami, yang kami minta supaya semua yang berjalan terbuka dan transparan, kami memohon supaya kami sudah mendiami selama 30 tahun sudah bisa dianggap memiliki lahan ini. Demikian isi surat dari warga yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Aron

Sumber: Warta Ekspres                                                                                                      .