Sandiaga Uno Melanjutkan Normalisasi Sungai

oleh

Banjir di Jakarta saat ini disebabkan curah hujan tinggi dari daerah hulu. Meski demikian, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menormalisasi sungai masih dipertanyakan. Apakah akan melanjutkan normalisasi sungai seperti pemerintahan sebelumnya atau tidak.

Seperti diketahui, konsekuensi normalisasi sungai sering kali berdampak kepada warga yang tinggal di bantaran kali. Bangunan liar mereka mau tidak mau kena gusur. Namun, akankah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mau melakukan penggusuran itu?

Jawaban mengenai itu sempat dijawab tersirat oleh Sandiaga. Pada Selasa (6/2/2018) kemarin, Sandiaga mendatangi Kampung Arus, Cawang, Jakarta Timur yang tergenang banjir. Ia bercerita beberapa warga di sana bersikeras menolak dievakuasi. Mereka menganggap banjir kali ini adalah hal yang biasa. Menurut Sandiaga, situasi itu justru menjadi tantangan baginya.

“Ini challenge buat kami, tantangan buat kami, bahwa buat yang merasakan ya mereka sudah biasa, tetapi kami, kan, inginnya hidup lebih baik lagi,” ujar Sandiaga.

Sinyal normalisasi

Meskipun ada yang tak setuju, kata Sandiaga, ada juga warga yang setuju program pemerintah. Sandiaga berencana memasang sheetpileatau dinding turap di kawasan Kampung Arus.

“Nah di situ yang merupakan tantangan kami,” ujarnya.

Pembuatan sheetpile pada kali sendiri biasa dilakukan usai normalisasi. Bangunan-bangunan yang berada di bibir sungai dibersihkan agar normalisasi sungai bisa dilakukan. Alat berat juga tidak akan bisa masuk jika bangunan di bibir sungai masih berdiri.

Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar.

Menurut Sandiaga, warga Kampung Arus sepakat melepas lahan yang mereka pakai kepada pemerintah. Dengan demikian, nantinya Pemprov DKI bisa membuat sheetpile di sana. Namun, di daerah lain selain Kampung Arus, masih ada warga yang tak setuju normalisasi.

“Itu harus kami yakinkan bahwa mereka itu salah satu untuk memastikan bahwa programnya itu bisa berjalan. Kami ada program penataan, tetapi tentunya harus dapat dukungan dari warga,” kata Sandiaga.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Jakarta Timur sedang memetakan bagian mana yang harus diturap. Jika sudah selesai dan semua warga setuju, eksekusi untuk normalisasi sungai bisa dilakukan.

Tak mau disebut penggusuran

Lalu, warga yang setuju normalisasi akan direlokasi kemana? Sandiaga mengatakan, mereka minta dicarikan rumah susun yang dekat dengan mereka.

“Kalau di dekat Cawang itu ada beberapa rusun yang mungkin bisa kami relokasi mereka,” ujarnya.

Namun, Sandiaga tidak mau proses pemindahan warga ini dikatakan sebagai sebuah penggusuran. Menurut dia, warga ini adalah orang-orang yang mendukung program pemerintah.

“Mereka enggak digusur ya karena mereka akan pindah sendiri. Mereka ikut dalam program penataan,” ujar Sandiaga.

Sumber: Kompas
Ar